Fahri Hamzah Sebut Angket KPK Didukung Presiden

Selasa, 14 November 2017 | 20:47
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Fahri Hamzah (kanan). Foto: ahmadi sultoni/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan kewenangan angket sebagai investigasi tertinggi. Kewenangan ini hanya ada di DPR. Bahkan di DPRD untuk kasus daerah. Hanya saja, DPRD jarang menggunakan angket ini. Sebab menggunakan angket ini relatif rumit. Tetapi angket DPR sudah bekerja dan Presiden Joko Widodo mendukung dan telah memberikan legalitas terhadap pansus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang kita syukuri Presiden saat ceramah di MK, dirinya memberikan dukungan dan memberikan legalitas terhadap angket ini," jelas Fahri Hamzah dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Pansus Angket Apa Lagi?' di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/11)

Menurutnya, hanya KPK yang tidak sepakat dengan hak angket tersebut karena tidak mau diawasi. Selama dia di komisi tiga, lanjutnya, mengawasi KPK itu memang sulit. Sebabnya, KPK banyak manuver dengan membuat cerita sendiri, bisa menciptakan fakta, dan punya media sendiri. "Dan saat kita menggunakan angket kita bisa dapat banyak kejanggalan dalam tubuh KPK," ungkapnya.

Ada sebelas poin kejanggalan dalam tubuh KPK seperti masalah konstitusi, masalah sumber daya manusia, soal harta rampasan, praktik-praktik ilegal, menyewa rumah, mengintimidasi orang, mengintip kerugian negara. Kemudian penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya dipisah.

"Dan ini dilakoni dan dimonopoli oleh KPK. Alhamdulillah ini ditemukan karena ada pansus angket. Alhamdulillah dalam pansus ditemukan 11 kejanggalan KPK, dan sudah diparipurnakan," papar Fahri dalam diskusi forum legilasi itu.

Dalam rapat paripurna selanjutnya, Fahri menyebutkan tentu pansus angket akan membahas kembali temuan-temuan kejanggalan KPK. Dari berbagai temuan angket tersebut, katanya, DPR telah melaporkan ini ke penegak hukum. Temuan pansus  tersebut perlu di-follow-up hingga masyarakat Indonesia ikut mengadu ke penegak hukum terkait kejanggalan KPK.

"Nah sekarang menurut saya kalo masyarakat mengadu terkait oknum KPK, apakah penegak hukum berani mengusut hal tersebut? Adanya nanti malah dibilang antek-antek koruptor. Ujung-ujungnya KPK lobi-lobi Presiden, dan Presiden bilang jangan ganggu KPK. Secara tidak langsung pemerintah sudah diseret untuk intevensi dalam kasus KPK," jelas Fahri.

Sementara anggota Pansus Angket Fraksi PDIP DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan pansus angket sudah mendapatkan berbagai fakta dan temuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Antara lain, kerja yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan pelanggaran lainya.

"Nah ini sampai sekarang temuang-temuan ini dianggap KPK tidak ada masalah. Dan dianggap institusi KPK itu paling benar," kata Masinton.

Padahal, lanjutnya, KPK sudah tujuh kali kalah dalam praperadilan. KPK, katanya lagi, sekali kalah praperadilan saja tidak boleh. Apalagi kalau sampai tujuh kali. Melihat fakta tersebut, Masinton menyebutkan KPK tidaklah hebat. Bahkan ia mempertanyakan perkara korupsi besar yang pernah diungkap KPK. Karena itu, ia berkesimpulan ada tirani dalam tubuh KPK.

"Mengabaikan seluruh perundang-undangan itu kan tirani pak. Kalau saya dengan Fahri ini senang melawan tirani seperti ini. Karena memang pada faktanya memang ada penyimpangan, kenapa kita mendiamkan," jelas dia.

Menurut Masinton lebih lanjut, bila KPK diundang dan tidak datang ke DPR, itu pembangkangan institusi. Ada institusi yang merasa paling benar dan KPK sedang mengajarkan untuk berlaku anarki, agar jangan percaya dengan hukum. "Jadi kalau ada orang yang diundang untuk datang terkait masalah korupsi dirinya mangkir ya itu wajar-wajar saja. Toh KPK juga tidak mau datang ke DPR," katanya.

Fakta fakta dalam angket itu sudah gamblang. Temuan-temuan kejanggalan dalam KPK itu tidak dicari-cari kita cari, tetapi terungkap sendiri. Lalu KPK hanya mengklarifkasi ke media saja yang bersifat normatif.

 "Saya melihat apa yang dipertontokan KPK yaitu pembangkangan konsititusi, dan mengajarkan untuk anarki.

 Udahlah, berhenti era kita untuk menganakemaskan KPK, toh KPK gak hebat-hebat banget kemajuannya," beber dia.(uma)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%