MUI Minta Pemerintah Bijak soal Kepercayaan

Sabtu, 11 November 2017 | 10:03
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi.

INDOPOS.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku menghormati perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara. Sebab hal itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, MUI meminta kepada Pemerintah agar arif dan bijaksana dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal masuknya kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk menghindari kegaduhan di masyarakat di masa mendatang.

"Diharapkan (pemerintah) mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas keagamaan dalam merumusan petunjuk pelaksanaannya, pasca putusan MK," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, kepada INDOPOS, kemarin. 

MUI memiliki pendapat tersendiri tentang pasal 29 ayat 2 UUD Tahun 1945. Sebagaimana kutipan pasal tersebut, yakni 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'.

Menurut Zainut, pasal tersebut mengatur tentang agama, bukan mengatur masalah aliran kepercayaan sebagaimana yang tercantum pada judul Bab XI tentang Agama. Dengan begitu, frasa 'beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu' dalam pasal 29 ayat 2 mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama. Sehingga bukan kepercayaan yang terpisahkan dari ajaran agama.

"Agama dan aliran kepercayaan adalah sebuah hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan kedudukannya. Hal ini sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2," ujarnya.

Dimana, ayat 1 berbunyi 'Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali'.  Kemudian ayat 2 berbunyi, 'Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya'.

"Dipisahkannya pengaturan tentang kebebasan memeluk agama pada ayat 1, lalu meyakini kepercayaan pada ayat 2. Ini karena kearifan para perumus konstitusi terhadap realitas sosial. Bahwa memang ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang menganut aliran kepercayaan dan mereka tidak memeluk agama yang ada," jelasnya.

Sebagai solusi, Zainut menuturkan, MUI meminta kepada DPR RI agar segera mengusulkan perubahan UU Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," tutupnya. 

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada INDOPOS mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera melaksanakan putusan MK dalam soal pencantuman kepercayaan pada KTP.  Kemendagri akan mengajukan usulan perubahan Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk mengakomodir putusan MK tersebut.

"Implikasi putusan itu, bahwa bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat dicantumkan pada kolom Agama di e-KTP. Karena putusan MK final dan mengikat, maka akan segera kami laksanakan putusan tersebut," ucapnya melalui pesan singkat.

MK telah mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Dimana, kata 'agama' yang terdapat pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'.

Menurut Mendagri, pihaknya akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk untuk mengakomodir putusan MK tersebut. Selain itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia. "Nantinya, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan," sebutnya.

Terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri I Gede Suratha mengungkapkan,  Kemendagri sebagai pelaksana UU tidak memiliki pilihan dan tidak boleh berpendapat lain atas putusan MK tersebut. Pihaknya hanya dapat mengikuti UU dan turunannya yang berlaku.

"Tentu, administarasi kependudukan akan terpengaruh banyak karena putusan MK berkaitan dengan UU 23 tentang Administrasi Kependudukan," katanya kepada INDOPOS, kemarin.

Gede menuturkan, sebelum adanya putusan MK, kepercayaan itu memang sudah diakui sejak lama. Namun selama ini sistem hanya mencatat dan memasukannya dalam database kependudukan. Tetapi dalam pencetakan KTP dan penerbitan KK, kepercayaan itu tidak muncul dalam kolom agama.

"Sesuai dengan perintah UU pasal 64 ayat 2 UU 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU 24 Tahun 2013 memerintahkan pengahayat kepercayaan dan penduduk yang belum diakui dalam agama. Maka di kolom agama KTP dikosongkan. Namun dengan putusan MK, sekarang boleh dicantumkan pengahayat kepercayaannya," imbuhnya.

Artinya, konstitusi memang mengakui agama dan kepercayaan. Dengan perubahan itu, maka semua penghayat kepercayan boleh dicantumkan. Sehingga pencatatan akan segera menyesuaikan dan ditertibkan. Termasuk para stakeholder dari perusahaan dan pelayanan publik, kemungkinan mengalami perubahan dalam administrasinya.

"Bagi penghayat mungkin di beberapa tempat sempat merasakan perbedaan akibat kolom agama yang kosong. Tapi dengaan putusan MK ini, ayo mulai lagi membangun bangsa dengan toleransi, bangun hubungan yang baik satu sama lain dalam upaya membangun bangsa yang berketuhanan," ucapnya.

"Semua boleh berkembang dalam koridor UU 1945, tidak masalah karena konstitusi menjamin kebebasan setiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan," sambungnya.

Gede mengungkapkan, ada tiga poin yang menjadi perhatian. Pertama, Kemendagri secara regulasi akan menyesuaikan segala aturan serta dampak turunan akibat putusan MK. Kedua, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil bertugas menyelenggarakan UU 23. Di antaranya menata dan menertibkan dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan.

"Sehingga nantinya akan bermanfaat untuk pelayanan publik yang lebih baik. Termasuk pelayanan untuk penghayat kepercayaan dan memikirkan mereka dalam perencanaan pembangunan sektor lain," jelasnya.

Ia menambahkan, Kemendagri harus mempersiapkan segala implikasi dari putusan tersebut. Misalnya, memastikan berapa jumlah penghayat kepercayaan, di mana lokasi penyebaran, hingga penggolongan kelompok umur, dan sebagainya,

"Kami bisa merencanakan butuh berapa tenaga pengajar terkait keagamaannya, butuh berapa buku pendidikan, butuh berapa pemuka agama kalau mereka mlakukan pernikahan. Ini semua implikasi dari keputusan MK, kami perlu berpikir sejauh itu untuk mencapai perencanaan pembangunan," bebernya.

Ketiga, soal teknis. Sebab penyelenggaraan kependudukan dijalankan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependuduakn (SIAK). Seluruh proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berjalan melalui sistem itu. Sehingga adanya putusan MK, perlu dilakukan penyesuaian dalam SIAK.

"Dari yang awalnya kolom agama hanya ada 6 agama, jadi menyesuaikan dan harus kami tata lagi. Sekarang ada 187 penghayat kepercayaan yang tercatat. Bagaimana kami bisa menyusun agar nanti mereka mudah teregistrasi dan masuk dalam data agregat perencanaan pembangunan," ungkapnya.

Setelah Kemendagri mendapatkan data kepercayaan tersebut, maka pihaknya segera melakukan perubahan dalam aplikasi SIAK dan aplikasi data base. Serta melakukan sosialisasi ke 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Kalau soal berapa lama waktunya, relatif saja. Tapi dengan teknologi yang ada, bukan masalah utnuk perubahan itu. Pasti ada penyesuaian dan secara teeknis sanngat memungkinkan," katanya.

Menurutnya, hal terberat justru soal sosialisasi. Bagaimana membuat para petugas yang melakukan pelayanan, paham secara teknis dalam mendata penghayat kepercayaan. "Jangan sampai begitu menerima pelayanan di masyarakat, nanti ada petugas yang belum mengerti," tuturnya.

Setelah putusan MK tertanggal 7 November kemarin, Kemendagri dengan cepat dan sigap melakukan sosilasi. Sejak Kamis (9/11) malam hingga Jumat (10/11), Kemendagri melakukan sosialisasi di Gedung Bidakara, Birawa Assembly Hall, Jakarta. Hadir kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, serta kepala bidang pendaftaran dari seluruh Tanah Air.

"Ini sosialisasi resmi pertama kali dari Kemendagri tentang putusan MK. Kami kumpulkan mereka sekaligus mempersiapkan data pemilu.  Total peserta lebih dari seribu orang," pungkasnya. (gel)

 

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%