Setara Institute Sarankan Polri Tak Turuti Permintaan DPR

Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:39
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: RMOL

INDOPOS.CO.ID - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Polri tidak perlu menuruti permintaan DPR RI untuk membantu Pansus Hak Angket KPK memanggil paksa lembaga antirasuah itu. Pasalnya, ketentuan dalam Pasal 204 UU 17/2014 tentang MD3 yang dijadikan mekanismenya, Hendardi nilai ada cacat materiil karena mengadopsi mekanisme panggilan paksa dalam proses administrasi negara.

"Apalagi tidak ada penjelasan detail mengenai bagaimana dan dalam situasi seperti apa panggilan paksa bisa dijalankan," terang Hendardi dalam siaran pers yang diterima INDOPOS.CO.ID di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Hal ini, sambungnya, berbeda dengan mekanisme panggilan paksa dalam konteks peradilan pidana. "Oleh karena itu, sebaiknya Polri tidak perlu menjalankan perintah Pasal 204 UU 17/2014," pintanya.

Kemudian, ia menjelaskan, pemanggilan paksa yang diminta DPR itu berbeda konteksnya dengan tugas Pansus KPK yang sedang melakukan pengawasan terhadap KPK. Sementara itu, panggilan paksa hanya dibenarkan dalam konteks meminta pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

"Dengan kata lain, penggunaan panggilan paksa hanya relevan dalam konteks penegakan hukum pidana," tandasnya. (jaa)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%