Ombudsman: Iklan Meikarta Tidak Boleh

Jumat, 08 September 2017 | 20:50
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : istimewah

INDOPOS.CO.ID - Ombudsman Republik Indonesia menilai iklan yang dipasarkan oleh Pengembang mega proyek Meikarta tidak boleh ditayangkan. Pasalnya pengembang belum mengantongi beberapa perizinan diantaranya izin mendirikan bangunan (IMB) dan perizinan amdal seperti yang termuat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2011.

 
"Izin kalau belum ada, kami berpandangan iklan nggak boleh, jadi maksud saya kalau izin udah keluar iklannya jangan bombastis donk jangan yang masih rencana disampaikan, kalau sekedar visi ya harus disebut kalau itu hanya sekedar rencana," papar Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017).
 
Dia berujar, dalam kewenangannya Ombudsman tidak boleh mengingatkan swasta. Ombudsman hanya bisa menghimbau dan mengingatkan Pemerintah untuk berkomunikasi dengan Lippo Group mengenai iklan ini. 
 
"Siapa yang harus mengawasi kalau ini menyangkut usaha yang tidak sehat ya KPPU, bukan kami. Siapa yang harus mengawasi praktik praktik properti macem ini? Kalau belum ada ya pemerintah harus memikirkan, ini kita kedepankan," terangnya.
 
Kemudian dia menekankan Pemerintah perlu menyelesaikan dengan segera beberapa aturan operasional dari undang-undang 20/2011. 
 
"Anda bayangkan ada ratusan ribu orang disana sementara PP (Peraturan Pemerintah) tentang P3SRS yang mengatur asosiasi penghuni rusun sampai sekarang belum diterbitkan," ucapnya.
 
"Jadi pemerintah tidak boleh duduk duduk santai," imbuhnya.
 
Terkait penyelenggaran pembangunan Meikarta ini, Ombudsman juga menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi lantaran mengabaikan polemik kota Meikarta yang cenderung melanggar undang-undang.
 
"Karena kalau orang melakukan kegiatan seperti itu (pembangunan Meikarta) tetap dijalankan maka merekalah yang harus memberikan sanksi administratif yang diatur dalam undang-undang, itu mulai masalah pembatalan izin dan sebagainya," katanya.
 
"Potensi kami sudah melihat gejala itu makanya kami akan dalami, tadi Lippo juga sudah bilang akhirnya Lippo mengatakan karena ada Perda zonasi itu maka kami akan dalami betulkah karena Perda itu ataukah karena ada penundaan penundaan berlarut," tutupnya.  (jaa)
Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%