Jokowi Ingin Dana Haji untuk Infrastruktur, BPKH: Belum Pasti

Rabu, 23 Agustus 2017 | 23:56
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
DANA HAJI: Para narasumber Diskusi Publik Dana Haji dan Infrastruktur di Waoenk Uma' di Jalan Lenteg Agung Jakarta, Rabu malam (23/8/2017).
INDOPOS.CO.ID - Presiden Joko Widodo menginginkan agar dana haji yang totalnya mencapai Rp 95,2 triliun diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Namun menurut anggota Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, dana haji tersebut belum tentu akan diinvestasikan ke dalam pembangunan infrastruktur.
 
"Saya tidak pernah mengatakan dana haji untuk infrastruktur," tegasnya dalam diskusi publik yang digelar Uma Syndicate di Waroeng Uma' Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2017).
 
Dalam diskusi itu, selain Anggito juga tampil sebagai nara sumber Salamuddin Daeng, anggota DPR dari Partai Demokrat Chatibul Umam Wiranu, mantan anggota DPR RI Afni Achmad, dan anggota BPKH Rahmat Hidayat. 
 
Menurut Anggito,  BPKH sekarang ini belum mempunyai rencana yang pasti. Namun rencana yang pasti itu setelah BPKH mengajukan ke DPR itu untuk melakukan pembahasan bersama.
 
"Karena dana haji itu pemiliknya jamaah haji, bukan siapa-siapa, kami adalah wakilnya," ujar Anggito.
 
Dia mengatakan untuk menjadi wakil harus dengan persutujuan DPR melalui akad yang sudah diatur sejak tahun 2013. Anggito menambahkan bahwa sebenarnya menurut pasal 48 Undang Undang 34 itu disebutkan variasi penggunaan haji bermacam-macam, mulai dari penempatan dana sampai investasi langsung.
 
"Tidak ada satu katapun menyebutkan investasi infrastruktur," tandasnya.
 
Anggito juga menyampaikan jika dana haji tersebut akan digunakan Presiden untuk infrastruktur, sah-sah saja.
 
"Pak Jokowi sebagai pemilik proyek menyampaikan itu boleh saja, tidak ada salahnya juga bahwasanya ini dibiayai," katanya.
 
BPKH akan selalu menerima instruksi tersebut namun akan tetap dilakukan kajian terlebih dahulu.
 
"Nggak papa kami terima, kemudian kami kaji visible apa tidak, dan kami sampaikan pada DPR," pungkasnya.  (jaa)
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%