Korupsi di Kota Malang, KPK Sebut Ada Tiga Tersangka

Kamis, 10 Agustus 2017 | 07:51
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal jika sudah ada tiga tersangka dalam kasus dugaan sejumlah kasus korupsi di Kota Malang. Rabu kemarin (9/8), tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruang di balai kota Malang. Di antaranya di ruang Wali Kota Malang Moch Anton, ruang Wawali Sutiaji, ruang Sekkota Wasto.

Selain itu juga memeriksa ruang asisten I Setda Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Abdul Malik, Asisten II Setda Bidang Perekonomian Diah Ayu Kusumadewi dan Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum Supranoto. Dua dinas juga tak luput dari penggeledahan. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jalan Bingkil dan kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu.

Ketua KPK Agus Raharjo menyebut, penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari penetapan tersangka kasus dugaan korupsi yang sudah diselidiki sejak setahun lalu. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pemkot dan DPRD Malang.

”Ketua DPRD (Malang M. Arief Wicaksono) sama kepala Dinas Pekerjaan Umum (sudah kami periksa),” sebut Ketua KPK Agus Rahardjo kemarin. Kepala Dinas PU yang dimaksud ini berinisial J.

Menurut pejabat yang akrab dipanggil Agus itu, KPK memang terus melakukan penyidikan ke sejumlah pejabat. ”Penyelidikannya sudah kami naikkan ke tingkat penyidikan,” tegas dia.

Kuat dugaan, KPK menetapkan Arief sebagai tersangka berkaitan dengan fee 1 persen untuk pengaturan APBD Kota Malang Tahun 2015. Sampai berita ini dibuat, KPK memang belum mengumumkan secara resmi penetapan Arief sebagai tersangka. Menurut Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti Iskak, sampai kemarin malam penyidik KPK masih mengumpulkan dokumen di Malang. ”(Penyidik) masih melakukan beberapa kegiatan," ungkap perempuan yang lebih sering dipanggil Yeye itu.

Selain Arief, imbuh Yeye, KPK juga sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk dua nama lainnya. Artinya, dalam kasus tersebut mereka sudah menetapkan tiga tersangka. ”Ada sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan," terang juru bicara  KPK Febri Diansyah.

Namun demikian, dia belum bisa mengungkap nama-nama tersangka tersebut.Yang pasti, sambung Febri, semua nama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah penyelenggara negara di Malang. ”Tentu sesuai kewenangan KPK, kami memproses penyelenggara negara," jelasnya.

Pria asal Padang itu pun memastikan bahwa KPK tidak sembarangan mengambil langkah. Mereka melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum menetapkan tersangka, KPK sudah mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup. "Setelah ditemukan minimal dua alat bukti ditahap penyelidikan, kami tingkatkan ke penyidikan," terangnya.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu juga manyampaikan bahwa KPK tidak hanya menggeledah beberapa kantor pemerintah di Malang. Melainkan juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi.

Sementara itu saat suasana penggeledahan kemarin begitu tegang. Kali pertama digeledah adalah ruangan Wali Kota Malang Moch Anton. Tim penyidik KPK mendadak ke ruangan tersebut. Komisi antirasuah itu langsung memeriksa sejumlah dokumen.

Namun tidak ada satu pun dokumen yang diamankan. Sesaat kemudian, sekitar lima penyidik mendatangi ruangan Sekkota Malang Wasto. Saat itu sedang ada rapat internal yang dipimpin Wasto. Rapat itu langsung buyar. Namun, semua yang ada di dalam ruangan, di antaranya para asisten sekkota, tidak boleh keluar ruangan. Sementara penyidik memeriksa sejumlah dokumen.

Ada sekitar dua kardus dokumen yang dibawa penyidik dan dikumpulkan di ruang wali kota. Usai dari ruang sekkota, penyidik bergeser menuju ruang tiga asisten di lantai I. Yakni di ruang asisten I Setda Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Abdul Malik, Asisten II Setda Bidang Perekonomian Diah Ayu Kusumadewi dan Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum Supranoto.

Di masing-masing ruangan, penyidik membawa satu kardus dokumen. Sementara tim penyidik KPK yang lain menyebar ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jalan Bingkil dan kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu.

Karena ada pemeriksaan oleh tujuh penyidik KPK ini, sekitar 121 pegawai di DPUPR diminta untuk keluar ruangan. Setelah semuanya keluar, ada sembilan ruangan yang disegel. Di antaranya ruang kepala dinas, ruang sekretariat, lima ruang bidang dan dua ruang unit pelaksana teknis. ”Mereka memang menyerahkan surat tugas (penggeledahan), tapi kalau soal kasus apanya tidak dijelaskan,” kata Kepala DPUPR Hadi Susanto, pagi kemarin.

Dalam melakukan penggeledahan, penyidik menggeledah satu persatu ruangan. Karena inilah, penggeledahan berlangsung lama. Mulai pukul 9.30 hingga pukul 18.00 tadi malam belum selesai.”Mereka memeriksa berkas-berkas, dan juga melihat data di komputer,” kata Hadi. ”Seperti di ruangan saya, mereka tanya laptop itu milik saya atau milik kantor, saya bilang milik kantor, lalu dilihat-lihat, ya tidak masalah,” kata pria yang akrab disapa Sony ini.

Begitu juga di ruangan bidang-bidang. Biasanya penyidik meminta untuk diantar Kepala Bidang dan Kepala Seksi (Kasi) di bidang tersebut. Sony melanjutkan, sebelum dilakukan penggeledahan, pejabat struktural dikumpulkan oleh penyidik untuk mendapatkan pembekalan.”Tapi mereka tidak menyebut kasus ini kasus apa, katanya cuman mengumpulkan data tanpa menyebut kasusnya,” imbuh mantan Kepala Dinas Pertanian ini.

Namun dari sejumlah sumber yang dihimpun koran ini, ada tiga kasus yang sedang menjadi materi penyidikan KPK. Pertama kasus dugaan fee 1 persen yang mengalir ke anggota DPRD untuk mengegolkan APBD 2015. Artinya, ketika ABPD disahkan sebesar Rp 1 triliun misalnya, maka ada fee untuk anggota DPRD senilai Rp 10 miliar. Inilah yang diusut KPK. Selain itu juga ada dugaan kasus suap saat proses mengegolkan proyek Jembatan Kedungkandang. Dan kasus lain adanya dugaan suap dalam proyek jacking (gorong-gorong) yang dikerjakan oleh PT Citra Gading Asritama.

Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan salah satu calon investor proyek Jembatan Kedungkandang ke KPK sekitar akhir 2015. Investor ini dirugikan oleh pemkot dan DPRD Kota Malang. Karena dia dijanjikan sebagai pelaksana proyek Jembatan Kedungkandang. Namun, setelah investor ini telanjur setor sejumlah uang yang nilainya dikabarkan sampai ratusan juta ke sejumlah oknum di eksekutif dan legislatif, ternyata proyek itu dibatalkan. Investor ini pun akhirnya menjadi whistleblower atau pihak yang membuka praktik pelanggaran hukum ke KPK.

Dari situlah, penyelidikan KPK dimulai. Kabarnya, sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan pejabat pemkot sudah diperiksa beberapa kali di Jakarta. (syn/asa/dam/riq/abm/Jawa Pos/JPG)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
100%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%