Pemerintah : Jangan Ganggu Stabilitas Pangan

Kamis, 18 Mei 2017 | 11:39
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita

INDOPOS.CO.ID - Untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pemerintah meluncurkan Gerakan Stabilisasi Pangan, Rabu (17/5) di Gudang Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, gerakan ini dilakukan dengan menyebarkan pasokan ke sejumlah pasar di seluruh Indonesia. ”Komoditi yang akan dijual dalam gerakan ini di antaranya beras (kualitas medium dan premium, Red), gula, minyak goreng, daging beku, bawang merah dan bawang putih serta komoditi lokal lainnya,” jelasnya didampingi Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Bulog sebagai penyedia stok pemerintah telah menyiapkan stok cukup untuk kebutuhan Gerakan Stabilitasi Pangan dengan total stok beras 2 juta ton lebih, gula 320.000 ton, daging beku 37.000 ton, minyak goreng 207.000 liter, bawang merah 60 ton, bawang putih 62 ton. Khusus untuk bawang merah dan bawang putih, pemerintah akan terus menambah stok melalui penyerapan dari produksi dalam negeri maupun impor. ”Koordinasi yang dilakukan dengan Bulog tidak hanya dilakukan saat menjelang Ramadan saja,” ujar Mendag.

Enggar juga mengingatkan fungsi Bulog tidak hanya ketika harga naik, tapi juga ketika harga turun terlalu jauh yang sekiranya dapat merugikan petani atau pelaku usaha kecil lainnya di sektor pangan. "Saya berharap gerakan ini, stok maupun harga bahan pokok di pasar bisa stabil menjelang dan selama Ramadan dan Idul Fitri," ujarnya.

Mendag menegaskan, pemerintah akan terus memantau dan menindak tegas para mafia pangan yang masih ingin mempermainkan harga komoditas di pasar. ”Pagi ini (kemarin, Red) sebanyak 184 ton penimbunan bawang putih digerebek langsung oleh Mentan bersama dengan Wakapolri untuk menangkap itu (penimbunan, Red),” katanya.

Enggar mengingatkan agar jangan ada lagi yang berani melakukan hal serupa karena dapat mengganggu stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah akan mengambil langkah hukum dan sanksi berat seperti pencabutan izin dagang dan segel.

Sementara Ninasapti Triaswati, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) menilai kebijakan pemerintah ini sebagai langkah yang positif.  ”Jika pemerintah punya aturan, memang harus ditegakkan,” tandasnya.

Hermanto Siregar, pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang direspon negatif oleh para produsen dan pabrik gula mestinya bukan jadi soal. ”Mestinya para produsen dan para pengusaha pabrik gula ini yang melakukan evaluasi kerja,” katanya.

Hermanto menilai penetapan kebijakan HET pada gula membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses gula. Dari sisi produsen dan pabrik, ia menilai perlu adanya evaluasi mengenai efisiensi kerja. Sebab selama ini memang perlu ada peningkatan bagi efektifitas dan efisiensi pada pabrik gula. "Saya kira, pemerintah harus mempertahankan kebijakan HET ini. Bagaimana industri kita mau punya daya saing kalau dengan HET saja mengeluh. Artinya kalau negara lain bisa dengan biaya produksi yang lebih murah, kita mestinya berupaya ke arah itu bukan malah meminta HET-nya dinaikin," ujarnya. (nas/rna/jpnn)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%