KEMANA MEREKA LARI?

Koalisi Cikeas Segera Bubar, Kemana Mereka Berlari?

Jumat, 17 Februari 2017 | 02:15
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak empat partai yang mengusung pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni belum menentukan pilihan akan mendukung paslon siapa dalam putaran kedua nanti. Ini seiring dengan posisi Agus-Sylvi yang berada paling buncit berdasar hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan tersingkir di putaran kedua.

Keempat partai politik (parpol) yang dikenal dengan Koalisi Cikeas itu di antaranya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu hasil Muktamar Surabaya, M. Romahurmuziy atau Romi.

Juru bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, partai pendukung Agus-Sylvi akan dibubarkan. Itu meny‎usul kekalahan Agus-Sylvi berdasarkan hasil hitung cepat.

"‎Koalisi akan segera dibubarkan," tandasnya kemarin, (16/2).

Pilgub DKI Jakarta 2017 harus berlangsung dua putaran karena tidak ada paslon yang berhasil mendapatkan suara sebesar 50 persen plus satu.Putaran kedua bakal mempertemukan dua paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Apakah Demokrat akan merapat ke kubu Ahok-Djarot atau Anies-Sandi, Rachland mengaku belum bisa memastikannya. Pasalnya, belum ada keputusan dari partai mengenai hal itu. "Belum ada keputusan apapun," tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu.

Bagaimana dengan PAN? Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga belum menentukan sikap politiknya terkait hasil Pilkada DKI. PAN juga belum menentukan dukungan untuk paslon dalam putaran kedua yang digelar 19 April mendatang. "Itu (pengalihan dukungan, Red) nanti, karena kita belum rapat. Nanti kami akan rapatkan dan tentu akan koordinasi dengan teman-teman yang lain," katanya di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (16/2).

Apakah PAN lebih condong ke paslon Anies-Sandi? Lagi-lagi Zulkifli berkelit meski sebelumnya Ketua DPP PAN Yandri Susanto sudah mengisyaratkan dukungan partai berlambang matahari itu ke Anies-Sandi. "Belum. Nanti rapat dulu. Kami akan konsultasi dengan teman-teman koalisi lain bagaimana selanjutnya," ujar mantan Menteri Kehutanan yang kini menjadi Ketua MPR itu.

Zulkifli menegaskan, setiap partai tentu punya pertimbangan dalam membuat keputusan politik. Tapi PAN tak mau terburu-buru. ”Saya tidak ingin mendahului karena kami dulu bersama dukung AHY. Setelah putaran pertama tidak masuk, tentu akan rapat kembali," jelas dia.

Ketua DPP PKB Lukman Edy mengaku pihaknya akan melakukan Salat Istikharah sebelum memutuskan mendukung paslon dalam putaran kedua Pilkada Jakarta. Langkah itu dilakukan untuk memutuskan apakah akan mendukung Ahok-Djarot atau Anies-Sandi. "PKB belum memutuskan. PKB pasti pendekatannya Istikharah," ungkapnya kemarin.

Lukman menegaskan, apalagi saat ini tinggal dua calon yang tersisa, maka Salat Istikharah sudah menjadi suatu kewajiban. "Kalau calonnya banyak tidak memenuhi syarat (melakukan, Red) Istikharah. Tapi, kalau tinggal dua, itu memenuhi syarat Istikharah," jelasnya.

Menurut Lukman, Salat Istikharah akan dilakukan setelah ada hasil rekapitulasi manual dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. Dia mengatakan, jika nanti hasil hitung cepat keliru, sehingga bisa saja Pilkada DKI Jakarta tidak jadi dua putaran, maka tidak perlu melakukan Salat Istikharah. "Kami akan menunggu sampai datanya resmi dan diyakini kebenarannya, kemudian PKB pasti akan Istikharah menentukan pilihan," tuntasnya.

Di lain pihak, PPP pimpinan M. Romahurmuziy mengaku sudah menerima ajakan dari kubu Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi untuk bergabung dalam menghadapi Pilkada DKI putaran kedua. Ajakan itu menyusul tersingkirnya duet Agus-Sylvi.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, ajakan tersebut memang masih bersifat pendekatan pribadi. Namun, PPP bersikap terbuka. "Ya secara pribadi komunikasi ada. Partai terbuka berkomunikasi," tandasnya.

Meski demikian, partai berlambang Kakbah itu belum menentukan sikap. "PPP belum menentukan langkah ke depan seperti apa, nanti dimusyawarahkan," ujar Arwani.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menambahkan, pihaknya memang menunggu hasil resmi hitungan KPU DKI. Namun, gambaran melalui hitung cepat (quick count) sudah merepresentasikan hasil akhir Pilkada DKI Jakarta. Untuk itu, PPP langsung melakukan pendekatan kepada kader, simpatisan, para alim ulama, habaib hingga struktur partai.

Merujuk pengumuman KPU, PPP DKI akan menggelar menggelar musyawarah kerja wilayah. ”Di situ ditentukan (sikap, Red) resmi," tegas pria yang akrab disapa Awiek itu.

Menurutnya, ada yang menginginkan dukungan PPP dialihkan ke salah satu paslon. Tapi ada juga yang menginginkan semua dikembalikan ke konstituen. "Kita tunggu gelar forum resmi. Aspirasi kita tamping, lalu ditimbang manfaat dan mudharatnya seperti apa. Kita kan partai Islam, perlu Istikharah," pungkas Awiek.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, jika bicara kalkulasi politik, maka tidak mutlak bisa 100 persen. Saat ini tiga partai politik pendukung Agus-Sylvi menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo di antaranya PAN, PKB dan PPP. "Itu juga harus diperhitungkan. Tidak gampang massa mereka bisa dimobilisasi Agus atau tim sukses ke salah satu pasangan," katanya.

Direktur eksekutif Emrus Corner itu menambahkan, politik memang dinamis. Jika melihat sisi komunikasi politik tiga bulan belakangan ini, ada kesamaan antara kubu AHY-Sylvi dengan Anies-Sandi. Namun, dia mengingatkan bahwa pada debat ketiga Pilkada DKI, Agus menuding Anies tidak konsisten. Karenanya, jika pihak Agus nantinya mendukung Anies, bisa dianggap bersikap inkonsisten. "Kok tiba-tiba mendukung ke sana lagi? Memang secara politik bisa sangat cair, tapi secara akal sehat kita bisa mengatakan inkonsisten juga kalau begitu kan," tandasnya.

Lantas bagaimana dengan SBY dan PD? Emrus mengatakan, sulit untuk mengatakan SBY akan memilih sikap netral seperti yang dilakukan pada saat Pemilihan Presiden 2014 dan di pemerintahan saat ini.  Posisi SBY sebagai Ketua Umum PD tentu tidak bisa terlepas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Sepanjang SBY masih memimpin partai, maka dia tidak pernah lepas dari kepentingan perjuangan politik PD. "Ini dia ketum sebagai pengambil keputusan strategis, bagaimana mungkin dia netral. Akal sehat saya katakan kecil kemungkinan," jelasnya.

Emrus pun berharap ke depan mantan presiden maupun wapres tidak lagi menjabat sebagai ketum partai. "Presiden yang aktif sudah seharusnya mengangkat mereka menjadi penasihat pemerintah yang sedang eksis," tuntasnya.

Emrus juga menyarankan AHY yang tersingkir pada Pilkada DKI putaran pertama tidak mengarahkan pendukungnya ke salah satu kubu. Alasannya, jika AHY mengarahkan pendukungnya ke salah satu paslon, maka hal itu akan menggerus citra kesatria yang telah diperlihatkan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. "Kalau dia mengarahkan berarti sungguh-sungguh Agus bukan kesatria. Karena apa,  pemilih Agus ini setia terhadap AHY yang tidak diarah-arahkan dan dimobilisasikan?" katanya.

Selain itu, lanjut Emrus, bukan hal gampang bagi AHY untuk bisa mengarahkan pendukungnya ke salah satu paslon di Pilkada DKI. Dalam perkiraan dia, paling hanya 5-10 persen dari pendukung Agus yang bisa diarahkan. "Kalau saya lihat pemilih Jakarta adalah pemilih rasional. Jadi tidak segampang itu Agus mengarahkan pemilihnya kepada salah satu paslon," ujarnya.

Karenanya, lanjut dia, jika AHY memang kesatria, jangan sekali-sekali mantan perwira TNI itu mengarahkan pemilihnya untuk memilih salah satu paslon di putaran kedua. "Harusnya dia cuma berkata sebagai berikut, ‘saya serahkan kepada pemilih saya untuk bicara hati nurani dan memilih salah satu pasangan untuk memimpin DKI Jakarta"," kata Emrus menyarankan.

 

Polri Antisipasi Putaran Kedua

Pilkada serentak berlangsung cukup aman, namun pekerjaan rumah Polri masih belum sepenuhnya selesai. Korps Bhayangkara masih berupaya mengantisipasi ancaman keamanan pada putaran kedua pilkada serentak.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada sejumlah daerah yang diprediksi akan melanjutkan pilkada dengan putaran kedua. Salah satunya, DKI Jakarta. ”Tentunya, pengamanan harus dilakukan untuk mengantisipasi semua kemungkinan,” paparnya.

Apalagi, ada sejumlah proses penghitungan suara yang kemungkinan menimbulkan masalah, seperti di Banten yang hingga saat ini terjadi perselisihan angka yang sangat tipis dan adanya peretasan pada situs KPU DKI Jakarta. ”Karena itu penting antara Polri, TNI dan masyarakat membangun tekad pilkada aman,” ungkapnya.

Terkait anggaran dan personil pengamanan putaran kedua, Boy mengaku semuanya telah dipersiapkan. Dengan demikian, dalam kondisi apapun pengamanan akan dilakukan. ”Jauh-jauh hari kalau anggarannya ya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, informasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei terkait pilkada juga kerap kali dirujuk oleh masyarakat. Tentunya, informasi itu hanya untuk memahami kondisi, bukan representasi kemenangan salah satu pihak. ”Lembaga survei bukan merupakan lembaga yang sah menentukan hasil kemenangan dalam pemungutan suara. Sehingga, semua pihak tentunya harus menyadari bahwa keputusan menunggu penghitungan yang dilakukan KPU,” papar mantan Kapolda Banten tersebut.

Dia menuturkan, bila memang dianggap masih ada yang belum memuaskan hingga bersengketa, tentunya jangan bertindak sendiri. Namun, harus dipandang bahwa melalui jalur hukum sengketa itu bisa diselesaikan. ”Kalau ada yang dianggap salah, silahkan laporkan. Jangan bertindak yang tidak bermartab, seperti melakukan kekerasan,” paparnya.

Polri berupaya maksimal untuk prosefional dalam memperoses semua laporan yang ada. Bila memang berhubungan dengan pilkada, maka proses akan dilakukan setelah ada hasil penelusuran dai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). ”Kami kaji laporannya setelah itu,” tuturnya.

Yang juga penting, karena pilkada serentak hampir selesai, semua elemen masyarakat, seperti ulama, tokoh masyarakat dan lainnya diharapkan kembali mempererat persatuan. ”Jangan terpecah-pecah lagi, diharapkan semuanya bersama saling menjaga keamanan,” jelasnya. (gil/fat/boy/dna/jpnn/idr)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%