Mendagri: Bela Negara Ini Kebutuhan

Kamis, 12 Januari 2017 | 15:59
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

INDOPOS.CO.ID -  Program Bela Negara besutan Kementerian Pertahanan dianggap dianggap sebagai kebutuhan bagi seluruh warga Indonesia. Demikian dijelaskan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kemenhan, Kamis (12/1). 

Segala kebutuhan yang harus dilaksanakan, yakni kurikulum dan siapa yang berperan harus komprehensif integral dipersiapkan.

"Saya kira wajib, kalau di kami, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, wajib setelah lulus dia harus lanjut pendidikan bela negara plus wajib militer," kata Tjahjo.

Menurut dia, kalau negara membutuhkan karena ada ancaman dari luar semua warga negara sudah siap. Ia juga menambahkan bahwa program ini tak melulu soal angkat senjata, malah berbeda jauh dari Wajib Militer. Semua pihak diminta membela negara melalui profesi masing-masing. 

Pemahaman soal Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan dasar aturan negara di UUD 1945 harus dipahami, begitu pula dengan sejarah perjuangan bangsa ini. Untuk itu perlu implementasi di tingkat kurikulum dasar dari sisi akademi. Termasuk juga penghormatan terhadap bendera negara sampai dasar bagi organisasi masyarakat juga harus ada.

Dari lingkungan Kemendagri sendiri, Tjahjo mengaku akan mengedepankan Bela Negara melalui pengarusutamaan Pancasila dalam tiap langkah pemerintahan. "Pancasila bukan hanya dihafalkan tapi nilai nilai pancasila itu harus bisa dijabarkan dalam setiap proses pengambilan  kebijakan politik mulai dari pusat sampai ke daerah," imbuh Tjahjo.

Mengenai payung hukum, Kemendagri dikatakan Tjahjo tengah menyiapkan aturan terkait. Prinsipnya, jangan terpaku pada aturan dan langsung impelementasi. "Jadi saya kira jangan terpaku menunggu aturan tapi  ini harus jalan. Bisa formal, bisa infomal," demikian Tjahjo.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengaku akan menjelaskan soal Bela Negara pada para Kepala Daerah jika mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. 

Ia sudah berkoordinasi dengan Mendagri untuk mengutarakan maksud ini, tujuannya supaya pemahaman soal program tersebut menjadi seragam dan tak salah arti. Hal ini menyusul dicopotnya Dandim Lebak akibat menyelenggarakan latihan bersama Bela Negara dengan FPI di awal Januari 2017.

"Kepada Mendagri saya sampaikan, nanti kalau ada Bupati dan Gubernur saya mau ngomong, supaya seragam," katanya. (adn)

Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%